Faktorberikutnyaadalah lemahnya pengawasan oleh pemerintah dan aparat berwenang di lapangan serta rendahnya sanksi hukum dalam memberikan efek jera bagi pelaku yang tertangkap. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif kualitatif dengan cara menganalisis dua peraturan perundangan terkait yaitu Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, dan
Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Malang12 Juli 2022 2352Jawaban yang tepat adalah tidak taat asas dan aturan. Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri dari Negara Hukum adalah adanya hak asasi manusia HAM dalam penyelenggaraan negara. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang salah satunya adalah, karena faktor aparat dan penindakannya yang tidak taat asas dan aturan, hal ini menyebabkan penegakan HAM di Indonesia menjadi tidak maksimal. Jadi, faktor aparat pemerintah dan penindakannya merupakan salah satu hambatan dalam penegakan ham di indonesia yaitu berupa tidak taat asas dan aturan.
Dengandemikian, maka :Dengan demikian, maka : Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentinganHak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban.masyarakat, sehingga lahir kewajiban. Semakin berkembang meliputi berbagai bidangSemakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak dibidang politik
Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia HAM Di Indonesia Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia HAM Di Indonesia Selamat Datang di Web Pendidikan Hallo sobat Edukasi Lovers, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya dapat membagikan artikel untuk menambah pengetahuan dan wawasan sobat Edukasi Lovers semua. Artikel yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini berjudul Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia HAM Di Indonesia Berikut Ini Pembahasan Selengkapnya Terdapat berbagai faktor yang menjadi penghambat terciptanya penegakan HAM yang secara berkeadilan di Indonesia. Berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, secara umum dapat kita identifikasi sebagai berikut 1. Faktor Kondisi Sosial – Budaya 1 Norma adat atau budaya lokal kadang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia HAM,terutama jika sudah bersinggungan dengan kedudukan seseorang, upacara-upacara sakral, pergaulan, dan sebagainya. 2 Stratifikasi dan status sosial ; yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan, dan ekonomi masyarakat Indonesia yang multikompleks heterogen. 3 Masih adanya konflik horizontal di kalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele. 2. Faktor Kebijakan Pemerintah 1 Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia HAM. 2 Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia sering diabaikan. 3 Peran pengawasan legislatif dan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pemerintah sering diartikan oleh penguasa sebagai tindakan pembangkangan. 3. Faktor Komunikasi dan Informasi 1 Letak geografis Indonesia yang luas dengan laut, sungai, hutan, dan gunung yang membatasi komunikasi antardaerah. 2 Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas baik sumber daya manusianya maupun perangkat software dan hardware yang diperlukan. 3 Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. 4. Faktor Perangkat Perundangan 1 Pemerintah tidak segera meratifikasikan hasil-hasil konvensi internasional tentang hak asasi manusia. 2 Kalaupun ada, peraturan perundang-undangan masih sulit untuk diimplementasikan. 5. Faktor Aparat dan Penindakannya 1 Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia. 2 Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan berupa KKN Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 3 Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak sering membuka peluang jalan pintas’ untuk memperkaya diri. Demikianlah Artikel lengkap yang berjudul Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia HAM Di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Edukasi Lovers semuanya. Jika artikel ini bermanfaat sudi kiranya bagi sobat semua untuk mengelike dan membagikan artikel ini untuk menjaga kelangsungan web pendidikan ini menjadi lebih baik. Jika ada permintaan, pertanyaan, kritik, maupun saran, silahkan berikan komentar sobat semua di kolom komentar di bawah Kasih…Salam Edukasi…Sebelumakhirnya berhasil diredam oleh aparat, kedua kelompok ini saling serang lemparan dan sempat membuat arus kendaraan di Mangga Besar Raya, tersendat. Harga Obat dan Asupan Cegah Covid-19 Melambung, Penindakannya? Aktivitas jual beli obat dan alat kesehatan di Pasar Pramuka, Jakarta, Rabu (23/6/2021). (Menko Marves) Luhut Binsar - Sebelum mengetahui apa saja faktor penghambat penegakan HAM atau Hak Asasi Manusia, sebaiknya pahami terlebih dulu pengertian dari hak. Hak adalah kuasa atau wewenang yang dimiliki atas sesuatu. Sementara hak asasi manusia merupakan suatu konsep hukum dan normatif, di mana manusia mempunyai hak-hak yang terikat pada dirinya karena ia adalah seorang asasi manusia memiliki sifat yang universal, karena pemberlakuannya adalah kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa Dudi 2009, terdapat beberapa definisi mengenai apa itu hak asasi manusia, yaitu Hak yang melekat pada diri manusia yang tanpanya dia tidak akan bisa hidup selayaknya manusia. Hak yang diperoleh dan dibawa bersamaan dengan lahir dan hadirnya manusia di kehidupan masyarakat. Hak yang dibawa sedari lahir yang melekat pada esensinya sebagai wujud anugerah dari Tuhan. Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung,serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan menurut Thaib 1988, hak asasi atau bisa disebut juga hak dasar merupakan hak pokok yang dimiliki oleh manusia sebagai pembawaan semenjak lahir, yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia asasi wajib dipenuhi tuntutan-tuntutannya sebab hal tersebut bersifat fundamental dan oleh karenanya, hak-hak tersebut wajib dipenuhi sebab hak-hak tersebut menunjukkan nilai subjek hak atau dengan kata lain sebagai perintah yang harus Penegakan HAM di Indonesia Pelaksanaan HAM di Indonesia bisa dikatakan berjalan dengan kurang baik jika mengingat beberapa kasus pelanggaran yang terjadi seperti penanganan kasus Aceh, Timor Timur,Maluku, Poso,Papua, Semanggi, serta Tanjung upaya pun dilakukan untuk melindungi HAM serta menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Beberapa upaya itu antara lain Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Menetapkan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Membentuk pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dengan Keputusan Presiden yang fungsinya untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya UU Nomor 26 Tahun 2000. Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM. Meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAM. Faktor Penghambat Penegakan HAM di Indonesia Terdapat beberapa faktor penghambat dalam menegakkan HAM yaitu antara lain1. Kondisi PoleksosbudhankamDunia politik di Indonesia dianggap mempunyai andil besar terhadap pelanggaran HAM sebab masih belum mencapai arah yang benar-benar demokratis. Kondisi ekonomi juga berperan dalam penghambat penegakan HAM sebab banyak ketimpangan dan ketidaksejahteraan di pula kondisi perbedaan peta berfikir yang didasari suku, ras, agama, etnis, dan antar golongan, dan juga keamanan yang terkadang memicu pelanggaran HAM itu Faktor Komunikasi dan InformasiKeakuratan serta kebenaran informasi dan komunikasi adalah langkah penting untuk menghasilkan kebijakan yang ada kaitannya dengan HAM serta hak lain sebagai warga Kebijakan PemerintahBeberapa kebijakan seringkali tidak memerhatikan perihal hak-hak masyarakat serta tidak semua orang di pemerintahan membuat kebijakan yang sama tentang pentingnya hak asasi Perangkat PerundanganMasalah interpretasi antara pasal 28 J dengan pasal 28 I tentang hak hidup yang tidak boleh dikurangi merupakan contoh peraturan perundangan tentang hak asasi manusia di Indonesia yang sudah banyak namun masih belum cukup termasuk yang ada di UUD 1945 dengan Faktor Aparat dan PenindakannyaPenegak hukum yang mengabaikan prosedurk kerja seringkali membuat celah dan peluang bagi terjadinya pelanggaran HAM. Ditambah masih banyak juga permasalahan pada birokrasi serta tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum juga Dasar Hukum & Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1998-Sekarang Apa Saja 30 Macam Hak Asasi Manusia HAM Menurut PBB? Hubungan Pancasila dengan Kewajiban dan Hak Asasi Manusia HAM - Pendidikan Kontributor Fajri RamdhanPenulis Fajri RamdhanEditor Dhita KoesnoPerilakuupaya pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM; a) Dalam lingkungan masyarakat; Menjunjung tinggi harga diri manusia dan bangsa; Kesamaan harga diri antar pribadi; Tidak mencampur urusan pribadiorang lain; Tidak mencela dan menghina kekurangan orang lain; Saling menghargai antar sesama manusia; b) Dalam lingkungan bangsa dan negara1. Faktor aparat pemerintah dan penindakannya merupakan salah satu hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia, yaitu.... a produser karya ter bagi bagi b sering memberi kmudahan c. waktu kerja tdk optimal d . masih maraknya korupsi dan nepotisme 2. berikut ini pernyataan yg salaj mengenai ham adalah a. pengakuan dan jaminan ham di indonesia tersebar dlm berbagai peraturan perundang-ubdangan b. UU no. 39 tahun 1999 mengatur tentang ham c. dapam UUD 1945 ada cukup banyak pasal yg memberikan pengakuan dan jaminan ham d. setiap orang bebas secara mutlak untuk menjalankan hak asaainya jawab yg bnarr !! No. 1 yang maraknya korupsi dan yang UUD 1945 ada cukup banyak pasal yg memberikan pengakuan dan jaminan hamFaktoraparat dan penindakannya adalah salah satu hambatan dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, yaitu berupa . A. tidak taat asas dan aturan. B. waktu yang belum optimal. C. prosedur kerja yang terbagi-bagi. D. tingkat pendidikan yang heterogen. E. sering memberi kemudahan
Faktor aparat dan penindakannya law enforcement merupakan salah satu hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia, yaitu berupa? Waktu yang belum optimal Tingkat pendidikan heterogen Prosedur kerja terbagi-bagi Sering memberi kemudahan Tidak taat asas dan aturan Jawaban yang benar adalah E. Tidak taat asas dan aturan. Dilansir dari Ensiklopedia, faktor aparat dan penindakannya law enforcement merupakan salah satu hambatan dalam penegakan ham di indonesia, yaitu berupa Tidak taat asas dan aturan. [irp] Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Waktu yang belum optimal adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Tingkat pendidikan heterogen adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. [irp] Menurut saya jawaban C. Prosedur kerja terbagi-bagi adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban D. Sering memberi kemudahan adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. [irp] Menurut saya jawaban E. Tidak taat asas dan aturan adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah E. Tidak taat asas dan aturan. [irp] Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.
Konsepdasar dan spesifik "good governance". Secara terminologi, menurut Novie, istilah governance berasal dari bahasa Prancis Kuno, yakni gouvernance yang berarti pengendalian. Istilah good berasal dari bahasa Inggris yang berarti baik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa good governance merupakan keadaan yang berada dalam kondisi Soal dan jawaban tentang hak asasi manusia – Hak asasi manusia merupakan salah satu materi pada mata pelajaran PKn SMA/MA. Untuk memperdalam pemahaman kita mengenai Hak Asasi Manusia, daam artikel ini akan kami uraikan tentang latihan soal yang membahas tentang HAM beserta jawabannya. Jenis soal yang kami bagikan dalam materi HAM ini yaitu soal pilihan ganda /pilgan multiple choice. Untuk kunci jawabannya sudah kami sediakan pada akhir soal. Berikut ini daftar pertanyaan tentang HAM dan jawabannya. Buka juga 45 Soal Pilihan Ganda tentang HAM dan kunci jawabannya Soal Pilihan Ganda Bab Hak Asasi Manusia 1. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan dan merupakan anugerah yang harus dijunjung tinggi, dihormati, serta dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. Pengertian HAM tersebut merupakan pengertian menurut ... a. Aristoteles b. Komisi HAM PBB c. John Locke d. Koentjoro Poerbopranoto e. UU No. 39 tahun 1999 2. HAM berkaitan dengan hak kemerdekaan, hak hidup, dan hak unyuk mempunyai sesuatu yang tidak boleh diganggu gugat, karena .... a. sudah dibawa manusia sejak lahir b. diturunkan dari orang tua c. bersifat ekslusif dan sangat pribadi d. dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah tuhan e. merupakan eksistensi manusia yang bermartabat 3. Berikut ini yang merupakan contoh pelaksanaan HAM dalam bidang sosial dan budaya yaitu .... a. Mengembangkan kebudayaan b. Memperoleh pendidikan secara gratis c. Memperoleh pengajaran serta mengembangkan kebudayaan d. Memperoleh pengajaran e. Memilih perguruan tinggi 4. Faktor aparat dan penindakannya adalah salah satu hambatan dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, yaitu berupa .... a. Tidak taat asas dan aturan b. Waktu yang belum optimal c. Prosedur kerja yang terbagi-bagi d. Tingkat pendidikan yag heterogen e. Sering memberi kemudahan 5. Salah satu upaya penghormatan dan penegakan Haka Asasi Manusia di Indonesia, yaitu dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang HAM yang diatur dalam .... a. UU Nomor 26 Tahun 2000 b. UU Nomor 5 Tahun 1998 c. Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 d. UU Nomor 39 Tahun 1999 e. Keppres Nomor 129 Tahun 1999 6. Berikut ini merupakan kejahatan berat yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional yaitu .... a. Pelecehan nama baik kepala negara b. Genocida c. Pencurian uang di bank internasional d. Sindikat narkotika dan obat-obatan terlarang e. Pembunuhan terhadap orang asing 7. Bentuk perhatian pemerintah terhadap penegakan HAM di Indonesia yaitu .... a. Mengekang pengunjuk rasa dengan menggunakan kekerasan b. Memilih jaksa agung yang berani c. Memasukkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah d. mengembangkan kebebasan pers e. Membentuk pengadilan HAM dan Komnas HAM 8. Contoh kejahatan kemanusiaan yang berat salah satunya yaitu politik perbedaan warna kulit pernah diterapkan di Afrika Selatan yang dinamakan .... a. Apartheid b. Genocida c. Projustisia d. Aneksasi e. Koneksitas 9. Piagam HAM sedunia terdapat pada .... a. Universal Declaration of Human Right b. Bill of Right c. Magna Charta d. Declaration of Independence e. Declaration des Droit de L’homme et du 10. Penanganannya kejahatan berat yang berskala internasional menjadi tanggung jawab … a. Mahkamah Internasional b. Dewan Keamanan PBB c. Pemerintah negara tempat peristiwa d. Pemerintah negara pihak yang menjadi korban e. Pemerintah negara-negara didunia 11. Perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal .... a. 28 J ayat 1 b. 29 ayat 2 c. 28 I ayat 5 d. 28 J ayat 2 e. 28 I ayat 4 12. Kedudukan Mahkamah Internasional untuk mengadili kejahatan internasional yaitu di .... a. Paris, Perancis b. Tokyo, Jepang c. Den Haag, Belanda d. Sarajevo, Yugoslavia e. New York, AS 13. Majelis Umum PBB mengeluarkan deklarasi HAM sebagai upaya penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM yang dijadikan sebagai hari HAM sedunia yaitu pada tanggal .... a. 10 Nopember b. 11 Desember c. 21 April d. 15 Desember e. 10 Desember 14. Di bawah ini merupakan empat HAM yang disampaikan FD Roosevelt, kecuali .... a. Hak mencukupi kebutuhan b. Hak mengeluarkan pendapat c. Hak untuk berorganisasi d. Hak menganut agama e. Hak bebas dari rasa takut 15. Berikut ini merupakan contoh sikap menghormati pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu .... a. Cinta sesama b. Melakukan musyawarah untuk mufakat c. Kerja keras dengan terpaksa d. Cinta tanah air dan bangsa e. Menikmati hasil karya orang lain 16. Dalam kehidupan sehari-hari, Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan nilai Pancasila yaitu... a. Memiliki martabat yang luhur b. Diberi kebebasan dalam memiliki harta c. Kebebasan dalam mengemukakan pendapat d. Hak memeluk agama tanpa batasan e. Melakukan perubahan sesuai ajaran agama Soal dan Jawaban Tentang Hak Asasi Manusia 17. Pembentukan Komnas HAM di Indonesia sesuai dengan dasar hukum berupa …. a. Keputusan Presiden No 10 Tahun 1997 b. PP No 30 Tahun 1993 c. Inpres No 50 Tahun 1994 d. Keputusan Presiden No 50 Tahun 1993 e. Keputusan Presiden No 20 Tahun 1993 18. Di Indonesia, salah satu hambatan dalam penegakan HAM yang berupa prinsip sipil yaitu .... a. Jaksa penuntut yang berpengalaman menangani kasus belum ada b. Ekonomi masyarakat masih lemah c. Hakim tidak bisa menentukan kesimpulan tentang pelanggaran HAM d. Lemahnya kesadaan hukum bagi masyarakat e. keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran HAM masih rendah 19. Di bawah ini yang tidak termasuk contoh hak asasi dalam bidang politik adalah …. a. Hak memiliki sesuatu b. Hak ikut serta dalam pemerintahan c. Hak dipilih dalam Pemilihan Umum d. Hak memilih dalam Pemilihan Umum e. Hak mendirikan parpol 20. Berikut ini yang termasuk lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu …. a. PGRI b. PWI c. ICW d. KORPRI e. KONTRAS 21. Piagam HAM tertua di dunia yaitu …. a. Habeas Corpus Act b. Bill of Rights c. Magna Charta d. Petition of Rights e. Universal Declaration of Human Rights 22. Bahan-bahan hasil temuan Komisi HAM PBB mengenai pelanggaran HAM Internasional oleh suatu negara anggota PBB, kemudian disampaikan kepada …. a. Dewan Keamanan PBB b. Sidang Umum PBB c. Dewan Ekonomi dan Sosial d. Sekretais Jenderal PBB e. Mahkamah Internasioanl 23. Negara Indonesia sebagai anggota PBB memiliki tanggung jawab moral untuk …. a. Memboikot berbagai barang dari negara-negara bekas penjajah b. Membantu negara-negara terjajah c. Mendukung perjuangan negara-negara yang masih dijajah d. Mengingatkan negara-negara bekas penjajah e. Mengakui dan menghormati Piagam HAM sedunia 24. Di bawah ini yang tidak termasuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yaitu …. a. Kasus di Papua b. Peristiwa Tanjung Priok c. Daerah Operasi Militer di Aceh d. Haur Koneng di Tasikmalaya e. Penggulingan Soeharto 25. Perkara kejahatan internasional yang tidak ditangani oleh ICC International Criminal Court yaitu …. a. Genosida b. Terorisme c. Kejahatan perang dan agresi d. Kasus-kasus Pelangaran HAM e. Kejahatan kemanusiaan 26. Berbagai prinsip yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu menjunjung tinggi HAM, artinya negara .... a. Melindungi HAM b. Menghormati hak dan persamaan c. Patriotisme dalam perjuangan d. Mengakui dan menghormati HAM e. Menjamin HAM 27. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Hal tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal.... a. 27 ayat 1 b. Pembukaan c. 28 d. 28 A e. 28 C 28. Setiap individu mempunyai hak asasi, yaitu salah satunya hak untuk dilindungi dalam keadaan normal atau dinamakan juga dengan .... a. DUHAM b. Derogable rights c. By omission d. By comission e. Non derogable rights 29. Salah satu tantanga negara Indonesia dalam penegakan HAM yaitu masih adanya ”kejahatan terhadap kemanusiaan”, yaitu .... a. Memindahkan paksa kelompok tertentu b. Membunuh anggota kelompok tertentu c. Pemindahan penduduk secara paksa d. Membuat menderita kelompok tertentu e. Pemusnahan fisik sebagian/seluruhnya 30. Hal-hal yang masih menjadi keprihatinan bangsa-bangsa beradab di dunia saat ini adalah masalah-masalah mengenai .... a. HAM, Perlombaan senjata, dan demokrasi b. HAM, Demokratisasi, dan perdagangan c. HAM, terorisme, dan lingkungan d. demokrasi, HAM, dan kelestarian lingkungan e. Lingkungan, demokrasi, dan keterbelakangan 31. Pengakuan dan perlindungan HAM memiliki arti bahwa ... a. Setiap manusia mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum b. Negara menjamin setiap warga Negara c. Setiap tindakan harus sesuai dengan HAM d. Hukum yang mengatur HAM e. Persamaan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya 32. Pemerintah membentuk lembaga Komnas HAM alasannya yaitu … a. menegakkan masalah HAM di Indonesia b. Demi kepentingan bangsa dan negara c. Sudah ada perjuangan Hak Asasi Manusia sejak dulu kala d. Karena negara Indonesia berdasarkan HAM e. Karena Hak Asasi Manusia merupakan hak manusia sejak lahir 33. Pelanggaran HAM dibagi menjadi pelanggaran HAM ringan dan berat. Berikut ini contoh kasus pelanggaran HAM ringan yaitu …. a. Penembakan mahasiswa di Trisakti b. Kasus pencurian c. Tragedi semanggi berdarah d. Kejahatan genosida e. Daerah operasi militer di Aceh 34. Makna yang dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 yaitu ... a. Negara yang rakyatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan b. Hanya ada 5 agama yang diakui oleh negara c. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama oleh negara d. Negara berdasar atas Ketuhanan YME e. Kebebasan untuk rakyat untuk tidak memeluk suatu agama 35. Perhatikan uraian berikut 1 Lahirnya NKRI 2 Titik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat 3 Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia 4 Pernyataan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat 5 Bentuk akhir perjuangan bangsa melawan kaum penjajah Berdasarkan uraian tersebut, yang merupakan hakikat dari Proklamasi Kemerdekaan ditunjukan nomor ... a. 2, 4, dan 5 b. 1, 2, dan 3 c. 1, 2, dan 4 d. 1, 2, dan 5 e. 1, 3, dan 3 36. Pembukaan UUD Tahun 1945 tidak bisa diubah oleh siapa pun, karena dengan mengubahnya pada dasarnya ... a. Pembubaran terhadap perjanjian luhur bangsa b. Pembubaran Negara Proklamasi c. Pengingkaran terhadap dasar negara d. Pengkhianatan terhadap negara e. Pengingkaran terhadap negara dan bangsa 37. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menunjukkan dalil objektif, maknanya … a. Aspirasi bangsa Indonesia didalam membebaskan diri dari penjajah b. Momentum perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia c. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia d. Kemerdekaan Indonesia merupakan tujuan akhir dari perjuangan bangsa e. Penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan perikemanusiaan 38. Makna yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yaitu … a. Motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak b. Susunan negara, fungsi serta tujuan negara RI c. Momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan d. Memotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius e. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 39. Hubungan antara pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945 dengan Pembangunan Nasional yaitu … a. Pembangunan nasional berjalan lancar apabila dilandasi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia b. Berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi oleh cita-cita moral rakyat yang luhur c. Berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab d. Pembangunan nasional berjalan lancar apabila didasarkan pada musyawarah untuk mufakat e. Berhasilnya pembangunan nasional sangat ditentukan oleh persatuan segenap bangsa Indonesia Buka juga Soal PPKN tentang Perkembangan Hak Asasi Manusia HAM Kunci Jawaban Soal Bab Hak Asasi Manusia HAM 1 E 11 E 21 C 31 C 2 D 12 C 22 E 32 A 3 C 13 E 23 E 33 B 4 A 14 C 24 E 34 C 5 D 15 B 25 B 35 B 6 B 16 C 26 D 36 B 7 E 17 D 27 D 37 E 8 A 18 E 28 B 38 B 9 A 19 A 29 D 39 C 10 A 20 E 30 C Link Download Soal Bab HAM Demikian soal dan jawaban tentang Hak Asasi Manusia HAM. Semoga pemahaman kita mengenai HAM dapat meningkat. Silahkan download soal di atas melalui link yang sudah disediakan.
Չусрէሥуም ዜэጭэፄ
Феζևς ሜ еκ
А щαвс ы
o adanya hak hidup dan nafkah. e. Menurut Universal Declaration of Human Rights (UDHR) hak asasi manusia dikelompokkan ke dalam 6 bagian, yaitu: 1). Hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi hak untuk bebas menyatakan pendapat, bebas memeluk agama, bebas bergerak, dan lain sebagainya.
Terwujudnya perlindungan terhadap HAM Hak Asasi Manusia di suatu negara tidak lepas dari kerjasama dari berbagai pihak baik warga negara, aparat kepolisian, maupun pemerintah negara tersebut. Selain itu, pemerintah beserta warga negaranya juga harus turut andil dalam mengamati pelaksanaan penegakan HAM di negara lain. Hal ini sebagai bentuk kepedulian pada kemanusiaan dan sebagai kontrol karena telah ditandatanganinya perjanjian internasional tentang HAM. Jika salah satu pihak saja tidak mau berpartisipasi atau lepas dari tanggungjawabnya maka penegakan HAM di suatu negara tidak akan berhasil. Dalam penegakan HAM di negara Indonesia terdapat beberapa hambatan yang disebabkan oleh berbagai aspek, adapun diantara adalah Kondisi Sosial BudayaSalah satu faktor terhambatnya penegakan HAM di Indonesia adalah kondisi sosial budaya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang berupa negara kepulauan. Dengan banyaknya pulau di Indonesia maka beraneka ragam pula adat, kebudayaan, ras, maupun suku di Indonesia. Kondisi sosial budaya yang menghambat penegakan hukum di Indonesia diantaranya adalahMasih tingginya penerapan hukum adat di atas hukum nasional sehingga beberapa ketentuan justru melanggar HAM suatu kelompok masyarakat, hal ini mengakibatkan pemerintah dan aparat kepolisian kesulitan untuk menegakkan HAM untuk kelompok masyarakat tersebut Baca juga Fungsi Kebudayaan Bagi MasyarakatStatus sosial dan stratifikasi penduduk Indonesia yang sangat kompleks membuat penegakan HAM sulit untuk terkait Cara Mengatasi Kesenjangan SosialFungsi Kebudayaan Bagi MasyarakatFaktor Penyebab Konflik SosialContoh Konflik Sosial dalam MasyarakatMasayarakat sebagai objek penegak hukum berperan besar dalam penegakan HAM. Walaupun sebagai objek, beberapa hambatan penegakan HAM justru datang dari masyarakat itu sendiri yakniMasih rendahnya pemahaman penduduk tentang HAM sehingga mereka tidak menyadari ketika hak-haknya telah dilanggar Baca juga Norma dalam MasyarakatKurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya aparat dan pemerintah dalam melindungi kepentingan-kepentingannyaKetidakberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan perlindungan hukum untuk menuntut haknya karena keterbatasan ekonomi, kondisi psikologi, maupun terkendala faktor sosial dan politik Baca juga Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Para AhliBelum banyak masyarakat yang sadar hukum dan betapa pentingnya penegakan HAM di dalam kehidupan Baca juga Ciri-ciri Masyarakat PolitikMasih banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam penegakan HAM seperti membiarkan pelanggaran HAM terjadi di sekitarnya dengan alasan tidak mau menggangu urusan orang lain. Komunikasi dan InformasiKomunikasi dan informasi menjadi salah satu penyebab terhambatnya penegakan HAM di Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikutKondisi geografis Indonesia yang terdiri dari gunung, lembah, rawa-rawa dan sebagainya serta bentuk negaranya yang berupa negara kepulauan menyebabkan sulitnya akses komunikasi dan informasi ke beberapa daerah. Baca juga Dasar Hukum Otonomi DaerahBelum adanya sarana dan prasarana yang memadai yang mencakup seluruh wilayah Indonesia untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Baca juga Tujuan Pelaksanaan Otonomi DaerahBelum banyak sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil untuk memecahkan masalah komunikasi dan informasi di Indonesia. Meskipun beberapa peneliti sudah menghasilkan terobosan baru di bidang komunikasi dan informasi namun dukungan pemerintah dan pihak swasta di Indonesia masih sistem informasi yang digunakan di Indonesia dari segi perangkat maupun teknologinya. Kebijakan PemerintahDalam membuat kebijakan, pemerintah harus berpedoman kepada kepentingan nasional. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap penegakan HAM. Beberapa hambatan dalam penegakan HAM oleh pemerintah adalah Baca juga Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAMBeberapa kebijakan pemerintah menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat karena dianggap tidak bisa melindungi hak seluruh warga negara Baca juga Hak dan Kewajiban Warga NegaraUntuk menjaga stabilitas nasioal terkadang pemerintah sendiri yang justru mengabaikan HAM warga negaranya Baca juga Pelanggaran Hak Warga NegaraBelum adanya kesamaan prinsip atau pandangan tentang pentingnya jaminan HAM oleh para terkaitUpaya Penyelesaian Pelanggaran HAMPenyebab Sengketa InternasionalSistem Hukum InternasionalHubungan Internasional dan Organisasi Internasional Perangkat PerundanganPerangkat perundangan juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya penegakan HAM. Undang-undang yang dimaksud disini adalah ketentuan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Peraturan perundangan dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku seluruh warga negara tanpa kecuali termasuk pemerintah. Selain itu juga melindungi hak-hak manusia agar tidak berselisih dan bersinggungan. Hambatan-hambatan penegakan HAM oleh peraturan perundangan adalah Baca juga Wewenang Pemerintah PusatBeberapa perundang-undangan merupakan pengesahan dari ketentuan yang ditetapkan dalam konvensi internasional. Tidak semua isi ketentuan dalam konvensi tersebut sesuai untuk diterapkan di Indonesia karena berbedanya situasi dan kondisi negara Baca juga Tahapan Perjanjian InternasionalTerdapat peraturan perundang-undangan yang belum memiliki aturan pelaksanaannya sehingga menyulitkan aparat kepolisian untuk menegakkannya Baca juga Dasar Hukum HAMTerdapat beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang saling bertentanganTidak adanya perundang-undangan yang sedemikian lengkap yang dapat mengatur semua perilaku manusia sehingga mayoritas ketentuan dibuat setelah terjadinya permasalahan. Aparat dan PenindakannyaAparat yang dimaskud disini adalah aparat kepolisian. Polri memiliki tanggung jawab dalam penegakan HAM di Indonesia. Hal ini karenakan polri memiliki tugas dalam menjaga supremasi HAM sesuai ketentuan yang tertuang di dalam UU Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yakniPolri harus menjaga dan melindungi keamanan masyarakat, tata tertib serta penegakan hukum dan HAM Baca juga Sistem Peradilan di IndonesiaPolri harus menjaga keamanan umum dan hak milik, serta menghindari kekerasan dalam menjaga tata tertib bermasyarakat dengan menghormati supremasi HAMPolri dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus menghormati asas praduga tak bersalah sebagai hak tersangka sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan Baca juga Macam-macam Lembaga PeradilanPolri harus mematuhi norma-norma hukum dan agama untuk menjaga supremasi HAM. Baca juga Norma-norma HukumKendala-kendala aparat dalam penegakan HAM dikarenakan berbagai faktor, diantaranya adalahMasih terdapat praktik korupsi dan kolusi di dalam aparat kepolisian, hal ini dikarenakan masih lemahnya kualitas mental para penegak hukum terhadap pemuasan kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materil Baca juga Penyebab Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan WewenangAparat kepolisian harus bisa melindungi HAM seluruh warga negara tanpa kecuali termasuk harus menghormati hak-hak tersangka pelanggaran HAM sampai terbukti bersalah, hal ini dapat mempengaruhi proses penegakan HAM karena tidak sedikit tersangka yang sebenarnya bersalah memanfaatkan hak-haknya sehingga mereka bisa terlepas dari terkaitTugas dan Fungsi Komnas HAMHubungan Demokrasi dan HAM di IndoensiaHak Perlindungan AnakMeskipun demikian, sudah banyak aparat kepolisian yang bekerja secara profesional demi terwujudnya penegakam HAM di Indonesia. Beberapa ulasan diatas telah menunjukkan kepada kita hambatan penegakan HAM di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus ikut andil dalam penegakan HAM di Indonesia. Beberapa hal yang dapat kita lakukan diantaranya adalahMenjadi teladan bagi yang lainnya sebagai penduduk Indonesia yang menjunjung tinggi HAMMemberikan pemahaman kepada masyarakat agar sadar hukum dan memahami petingnya menjunjung HAM Baca juga Masyarakat MadaniKritis dan tanggap terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar baik yang dilakukan oleh masyarakat, aparat, maupun dengan pembahasan ini kita semakin memahami tentang hambatan dalam penegakan HAM dan menjadi seorang warga negara yang turut aktif berpartisipasi dalam penegakan HAM di indonesia.qpLT1bA.
